Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Wednesday, July 5, 2017

Di Balik Sikap Kontroversi Fahri Hamzah


Fahri Hamzah foto by instagram

Di antara sekian banyak sosok politisi nasional yang berseliweran, saya masih tertarik dengan Fahri Hamzah. Bukan karena politisi PKS ini berasal dari daerah yang sama dengan saya, bukan pula karena pada beberapa kesempatan, saya sering berjumpa dengan beliau. Tapi ini tentang sikap politik Wakil Ketua DPR itu yang selalu mencengangkan. Fahri selalu melakukan manuver politik tanpa memperdulikan konsekuensi apa yang akan menimpanya.

Di saat para elit politik lain memilih diam dan membebek terhadap rezim, Fahri tetap konsisten pada gerbong perlawanan. Dalam setiap pembicaraannya, mantan aktivits 98 itu selalu tampil dengan kalimat serupa anak panah yang menujam jantung pemerintah. Di berbagai acara televisi, ia menjelma bak kritikus handal yang selalu mencermati gerak gerik suatu rezim.

Fahri Hamzah bukanlah sosok pilitisi lembek. Ia bukanlah tipe politisi yang mau bermain aman. Sejak masa awal reformasi, Fahri telah menjadi salah satu sosok yang menonjol dalam gerakan kemahasiswaan. Namanya mencuat di tengah situasi politik huru hara orde baru yang saat itu menggerakkan banyak mahasiswa ke gedung parlemen demi menjatuhkan Suharto.

Hingga saat ini, meski dirinya telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan, gelagatnya tak berubah. Di senayan sana, Fahri tak lantas kehilangan daya gedor. Ia tercatat sebagai sosok yang paling produktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggapnya melenceng. Di balik segala kontroversi yang ia lakukan, karir politiknya justru jauh meroket meninggalkan yang lain.

Masih terekam jelas di benak saya ketika sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hendak menggeledah salah satu ruang kerja anggota DPR RI. Sejumlah anggota Brimob datang dengan senjata laras panjang saat itu. Di tengah lorong, berdiri tegap Fahri Hamzah untuk menghalangi. Adu tengkar pun tak terhindarkan. Dengan nada tinggi Fahri berteriak, “Jangan anggap kami maling.” Apapun alasannya, bagi saya, sikap mantan ketua KAMMI itu sungguh heroik. Ia tak hanya berusaha menjaga marwah lembaga, tetapi juga hendak membela anggota DPR lain dari sikap sewenang-wenang KPK.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari PKS. Partai berbasis islam itu memecat Fahri secara sepihak dari keanggotaan. Bahkan, posisinya sebagai anggota DPR hampir digantikan jika ia tidak memenangkan pertarungan di pengadilan. Lagi-lagi saya bersyukur sebab Fahri bisa bertahan melawan badai politik yang menimpanya, meski sulit mempercayai bahwa tak ada campur tangan penguasa dalam hal ini.

Di era tukang kayu bisa menjadi presiden ini, Fahri telah menempatkan diri sebagai rival Jokowi dalam banyak hal. Satu diantara banyak statementnya yang menarik perhatian adalah, jika dirinya menjadi presiden, ia akan membubarkan KPK dan akan menghapus korupsi dalam tempo tak kurang dari setahun. Banyak kalangan menilai, bahwa statement tersebut merupakan antitesa terhadap sikap presiden yang dinilainya tidak memiliki target yang jelas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Yang membuatnya berbeda dengan politisi lain adalah, sikap politik Fahri yang tidak bergantung pada keputusan partai. Di masa SBY dulu, ia tetap menjadi pengkritik paling keras meski partainya termasuk pendukung pemerintah. Ketika SBY menaikkan harga BBM, Fahri dengan lantang menolak. Di akhir-akhir masa jabatannya, Fahri mengibaratkan kepemimpinan SBY di kabinet layaknya orang mengimami salat dalam kondisi saf di belakangnya banyak yang kosong. “Saf kosong ini sekarang diisi setan. Jadi di tengahnya sudah ada setan” Ujarnya.

Rasanya masih terpatri dibenak, saat Fahri mempertanyakan sikap KPK yang tidak memanggil Ibas, putra kedua SBY, padahal namanya ada dalam daftar penerima dana kasus hambalang beberapa tahun lalu. Akibat pernyataannya itu, ia sampai di somasi oleh keluarga SBY. Tapi hal itu tak membuat politisi asal Sumbawa ini jerah. Fahri tetap aktif menyoroti kinerja KPK yang menurutnya tebang pilih dalam penegakan hukum.

Di ranah sosial media, saat banyak netizen memprotes dan menjadikannya bulan-bulanan atas pernyataannya terhadap penangkapan gubernur bengkulu beberapa waktu lalu, Fahri justru terlihat sangat tenang. Melalui aku twitter pribadinya, ia terus berkicau tentang sikap KPK yang lalu membuat banyak pengikutnya ambil bagian, hingga tagar #OTTrecehan menjadi trending topic. Menurutnya, KPK hanya berani membuka kasus korupsi berskala kecil. Sementara kasus-kasus besar seperti century ditinggalkan.

Di Facebook, ia menampilkan siaran langsung untuk menjelaskan secara komprehensif dan mendalam pandang-pandangannya tentang pemberantasan korupsi. Fahri terlihat sangat paham tentang apa yang ia perjuangkan. Baginya, KPK sudah tidak sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka. Lembaga ini hanya cocok di masa pemerintahan otoriter. Ia mencontohkan pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang sudah bergerak maju, sehingga membuat kasus korupsi di negara itu mengalami penurunan.

Di mata saya, Fahri bukanlah sosok politisi sembarangan. Ia pandai menempatkan posisi dan mengambil peran. Jika tak demikian, mungkin sejak dulu Fahri sudah terperangkap dalam pusaran arus seperti yang lain. Bahkan dalam usia yang relatif muda, ia telah menjadi pimpinan dewan. Ada harapan besar dipundaknya untuk tidak menjadi pelayan bagi kepentingan pihak lain dalam satu orkestra politik yang semakin jauh dari substansi.

Setidaknya, Fahri menunjukkan betapa dunia politik seharusnya menjadi dunia yang serba demokratis, dinamis, serta menjadi ruang terbuka tempat beradu ide dan gagasan. Bukannya arena yang hanya mempertontonkan aksi saling sikut, saling melindungi rekan sejawat, tanpa mendorong proses itu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbuka di hadapan publik.

Jika politik adalah jalan yang dipenuhi pedang, maka Fahri adalah salah satu pendekar pilih tanding yang diperhitungkan dan disegani karena kesaktiannya. Soal ia banyak disukai atau dibenci, tak jadi masalah. Yang jelas sejauh ini, saya masih menyukai sikap politik Fahri Hamzah.

Anda berbeda dengan saya? Tak masalah.

Mataram, 05 Juli 2017

Thursday, May 11, 2017

AHY, Soft Power, dan Sebuah Antitesis Untuk Jokowi



Tak ada momentum yang paling menarik minggu ini selain menyaksikan presentasi ilmiah Agus Harimurti Yudhoyono, yang kerap disapa AHY. Tokoh yang ikut meramaikan bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu itu, mengunjungi Lombok baru-baru ini. Agus turut serta bersama rombongan mantan presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono dalam agenda Rakornas partai demokrat di NTB.

Beberapa kali saya hanya bisa menyaksikan Agus berdebat melalui layar kaca. Di banyak pembicarannya, ia kerap mengkomparasikan teori kepememipinan militer serta berbagi pengalaman saat dirinya masih berseragam TNI dulu. Begitu pula saat debat kandidat calon gubernur DKI tempo hari.

AHY memang digadang sebagai tokoh muda yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi warga ibukota. Dia memiliki segudang prestasi dan track record bagus diusianya yang masih belia. Namun pada kenyatannya, para pengamat justru memprediksi bahwa pria ini tidak akan memberi kejutan apapun di ajang lima tahunan tersebut.

Dari awal sejak bola panas pilkada DKI bergulir, Agus Harimurti Yudhoyono tidak begitu diperhitungkan. Pemberitaan tentang paslon bernomor urut satu inipun tidak begitu massif.  Berbagai media publik lebih banyak berkutat pada hingar bingar politik bernuansa agama yang melibatkan dua tokoh kandidat lain.

Benar saja, hasil pilkada DKI seakan mengamini prediksi banyak orang. Pemuda itu memang tak mampu berkutik. Dia hanya bisa mengemas 17 persen suara saat penghitungan. Angka ini tentu tak begitu menyenangkan baginya. Poling yang ia dapatkan jauh berada dibawah dua kandidat lain yang rata-rata mengumpulkan suara di atas 35 persen.

Di mata saya, AHY adalah fenomena baru yang tiba-tiba mencuat di pilkada DKI. Dia merupakan satu diantara banyak nama yang berhasil menorehkan jejak manis di dunia kemiliteran. Sayang, pilkada DKI membuat suami dari Annisa Pohan ini silau. Dia menanggalkan seragam TNI dan memilih mengikuti jejak ayah dan saudaranya untuk terjun ke pusaran politik.

Namun setelah gagal di ajang itu, saya menunggu-nunggu apa gerangan yang akan dilakukannya. Saya masih menanti episode baru dari AHY. Satu bagian dimana sang prajurit akan kembali beraksi dengan senyap, cepat, dan tepat untuk menguasai arena lalu menancapkan bendera kemenangan.

***

Dari atas tribun penonton, gadis-gadis itu berteriak histeris. Mereka nampak tak sabaran saat memandang panggung. Di sana, saya menyaksikan seorang lelaki muda berperawakan tinggi, gagah yang sesekali melempar senyum kepada semua orang.

Lelaki itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan perwira tinggi TNI yang namanya mulai akrab ditelinga publik. Di kalangan remaja, pemuda lulusan Hardvard University ini memang sangat digandrungi. Selain berparas tampan, AHY juga memiliki kapasitas intelektual yang tidak bisa diragukan.

Malam itu, Agus berbicara pada satu forum yang melibatkan sejumlah aktivis kampus, akademisi, hingga kalangan birokrat yang bertajuk Mencari Pemimpin Muda Menuju Satu Abad Indonesia 2045 di Gelanggang Pemuda Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Agus memulai pembicaraannya dengan berbagai isu internasional. Dia membahas tentang model persaingan modern antar negara-negara adidaya, membahas bagaimana strategi negara itu dalam menduniakan segala yang mereka miliki, lalu dengan perlahan mulai menggiring opini peserta pada kesiapan Indonesia dalam menyambut satu abad kemerdekaan yakni pada tahun 2045 nanti.

Agus banyak mengungkap tentang konsep persaingan di abad modern. Dia lebih banyak bercerita tentang Soft Power. Sebuah konsep hegemoni modern yang pertama kali didefinisikan oleh ilmuan politik dari Hardvard University, Joseph Nye. Dalam satu publikasi, Nye menulis tentang Soft Power sebagai kekuatan tak terlihat yang dimiliki sebuah negara melalui citranya ketimbang melalui kekuatannya. Mereka yang menjadi para aktor, sedang gencar membangun fundasi industri, menyerbu pasar dunia ketiga, lalu berusaha menginvasi negara lain melalui berbagai produk budaya populer.

Invasi itu bahkan merambah hingga Timur Tengah. Di Iran, drama Korea berjudul Jewel in the Place sedemikian populer, sampai-sampai orang Iran dilaporkan mengatur jam makan agar tidak bentrok dengan penayangan serial ini.

Begitu pula di Indonesia, setelah Korea, drama Turkey dan India adalah yang paling sering ditayangkan melalui berbagai stasiun televisi swasta. Padahal, budaya ini hanyalah pintu masuk bagi berbagai produk ekonomi luar yang secara perlahan akan menggeser serta menggilas produk lokal.Tanpa disadari, mereka tengah bergerak secara massif untuk menciptakan hegemoni.

Di sisi lain, dunia juga tengah disibukkan oleh perang boneka atau Proxi War. Perang ini lebih banyak melibatkan negara-negara islam di timur tengah. Model peperangan seperti ini memang menyajikan pertentangan antar dua negara, namun keduanya tidak terlibat secara lansung melainkan menggunakan pihak ketiga. Mereka melakukan persaingan untuk mengusai berbagai sumber energy dan air yang telah diprediksikan akan mengalami kekurangan dalam waktu dekat.

Di kalangan akademisi, isu ini telah lama diperbincangkan secara serius. Mereka mengkhawatirkan kalau suatu waktu negara kita terjebak pada konsep perang boneka. Secara potensial, Indonesia masih memiliki ketersediaan energy dan air yang memadai. Bisa jadi Indonesia adalah sasaran selanjutnya. Proxi War dan Soft Power adalah ancaman serius bagi bangsa kita saat ini. Keduanya adalah batu besar yang bisa menghambat pencapaian emas bangsa kita pada 2045 mendatang.

Sebagai mantan militer, tentu Agus memahami dengan baik berbagai ancaman ini. Dia telah lebih dulu berkutat dengan segala bentuk konflik internasional yang melibatkan banyak negara. Dia adalah mantan prajurit yang terbiasa melakukan perenungan terhadap berbagai fenomena yang tidak bisa dideteksi semua orang.

Malam itu, saya tak terlalu mengikuti detil-detil presentasi AHY. Saya hanya menyaksikan pemuda itu beberapa kali dari belakang kerumunan. Sepintas, pertemuan itu serupa kuliah umum yang sering saya ikuti. Agus lebih mirip seorang doktor yang sedang membagikan kisi-kisi kepada mahasiswanya.

Di balik kunjungan dan presentasi hebat AHY, saya melihat satu hal yakni manuver cepat yang ia lakukan bersama Demokrat. Setelah kalah telak di pilkada DKI, ia mulai rajin berkeliling dan berbicara pada banyak orang. Saya menduga kuat, Agus sengaja dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pimpinan partai. Bahkan, dia diproyeksikan sebagai pemimpin antitesis Jokowi.

Saya meyakini bahwa keputusan kontroversial yang dilakukan Agus saat menolak status jendral yang sebentar lagi akan disandangnya bersama TNI bukanlah semata-semata untuk memenangi pertarungan kursi 1 DKI. Pilkada itu hanyalah wadah pengenalan, sekaligus pembelajaran baginya untuk bertempur dimedan lain yakni saat pilpres mendatang.

Jika hendak dinilai dari sisi politik, gebrakan yang sedang ia lakukan terbilang senyap. Tapi secara perlahan, ia mulai mendapat tempat di hati banyak orang. Entah, apakah kehadirannya itu memang sengaja didesain, namun Agus tengah menampilkan satu ritme permainan yang menarik. Sesungguhnya, dia tengah melancarkan metode Soft Power itu sendiri. Agus sedang berusaha membangun citra diri. Itulah alasan logis mengapa Demokrat secara berani mengusungnya di ajang pilkada lalu.

Sejauh ini, memang nama AHY adalah pilihan tepat jika demokrat tidak ingin tersingkir dari persaingan intrik politik. Secara sederhana, kekuatan Agus bisa dilihat dari beberapa argumentasi. Pertama, publik suka dengan hal baru. Mereka suka perubahan. Mereka suka dengan sosok muda yang berintegritas.

Hal serupa bisa dilihat saat masyarakat mengelukan Jokowi sebagai sosok baru yang punya reputasi. Agus pun punya potensi untuk disukai karena reputasi dan rekam jejak hebat. Agus juga tak bisa diragukan dari sisi intelektualitas.  Sebagai sosok berlatar belakang militer, dia memiliki kecerdasan dalam seni adu taktik dan strategi. Jika kemampuan itu dikemas dengan baik dalam satu irama kerja-kerja politik, hasilnya bisa menjadi dahsyat.

Kedua, Agus adalah putra Susilo Bambang Yudhoyono, presiden dua periode Indonesia. Agus memang aktor baru dalam dunia politik, namun dibelakangnya berdiri nama besar sekaliber SBY. Publik masih ingat, saat Demokrat memenangi pemilihan lansung secara beruntun meski berstatus partai baru.

Bersama Demokrat, SBY dengan cepat menggeser hegemoni dua partai lain yang lebih dahulu eksis seperti Golkar dan PDI-P. Sebagai mantan presiden, tentunya ia memiliki modal sosial dan modal kultural yang siap diwariskan kepada anaknya.

Dunia politik memang penuh krikil dan bebatuan. Siapapun yang memasukinya mesti siap untuk menghadapi terjangan isu. Agus telah menentukan pilihan. Dia harus berjalan diantara kerikil tajam dan bebatuan yang setiap saat bisa saja membuatnya tersandung. Kematangannya akan ditentukan pada sejauh mana dia bisa bertahan. Yang pasti, menarik menunggu kejutan Agus selanjutnya.

Mataram, 11 Mei 2017

Monday, October 17, 2016

Pungli Bikin Geli, Saya Dukung Jokowi Berantas Pungli


Pungli Bikin Geli

Jika di Filipina, setiap pidato Rodrigo Duterte selalu menyoroti masalah Narkoba, maka di Indonesia, dalam setiap pidato Presiden Jokowi akhir-akhir ini, dia lebih banyak berbicara masalah Pungli atau pungutan liar. Jokowi secara terang-terangan menyatakan perang terhadap praktik nakal tersebut. Pungli atau pungutan liar merupakan tindakan ilegal yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab pengenaan biaya di tempat tanpa aturan dan perintah yang jelas adalah sebuah penyimpangan.

Menindaklanjuti keseriusan pidatonya, beberapa hari yang lalu, mantan gubernur Jakarta itu ikut melakukan operasi tangkap tangan di kantor kementrian Perhubungan, hal tersebut berkaitan dengan pungli perizinan. Meskipun oleh sebagian pengamat kehadiran Jokowi pada operasi tersebut di nilai sebagai pengalihan isu yang tengah menimpa rekannya ketika menjabat sebagai gubernur, tapi sebagai masyarakat yang tidak memiliki kepentingan politik, saya akan tetap mengapresiasi kinerja sang Presiden.

Keseriusan Jokowi untuk memberantas pungli juga tidak alpa dari berbagai cibiran, pada sebuah media saya membaca opini dari Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa langkah pemerintah sangat baik dengan membentuk OPP, tapi kehadiran Presiden di tempat penangkapan ia nilai sebagai sesuatu yang berlebihan bak drama. “Kayaknya malah kelihatan berlebihan ya. Tapi ya tetap kita harus hargai dan dukung upaya penegakan hukumnya, itu akan jadi semacam syok terapi bagi para pelaku”. Politikus asal Gerindra tersebut menilai bahwa kehadiran Jokowi di operasi kepolisian itu menjadi sebuah drama hukum yang bakal menuai berbagai opini, termasuk soal pengalihan isu fenomena pilkada DKI yang kian memanas.

Selain itu, dia juga sempat mendapat sebuah kritikan yang menilai uang hasil tangkapan dari praktik pungli tersebut terlalu kecil untuk diurus oleh seorang Presiden. Mereka seolah-olah membandingkan jumlah kerugian negara dari praktik pungli dengan korupsi, mungkin saja mereka berpikiran bahwa selama kegiatan tersebut tidak menghasilkan kerugian negara dalam jumlah besar, maka tak perlu di seriusi. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika itu ada seorang petingi negara ditangkap karena melakukan korupsi, tapi orang-orang justru berdebat tentang jumlah uang yang di korupsi oleh pejabat tersebut.

Bahkan dalam perdebatan tersebut, ada yang berkomentar bahwa banyak kasus lain yang seharusnya diatasi terlebih dulu, ketimbang korupsi yang jumlahnya tak seberapa itu. Di mata saya, baik pungli atau korupsi tak terkait dengan angka-angka, pungli tak punya relasi dengan berapa banyak uang yang dikeluarkan tukang sate untuk mengurusi KTP,  pungli tak ada hubunganya dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemuda desa saat membuat SIM, juga dengan ibu-ibu tua yang ditipu pejabat ketika mengurus pajak.

Pungli itu terkait dengan moral, pungli itu serupa tindakan pemerasan, menggunakan kapasitas jabatan sebagai alat untuk memeras masyarakat demi kepentingan pribadi. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan melayani orang lian, ditangan mereka yang tidak bertanggung jawab, malah dijadikan alat untuk melakukan tindak pemerasan. Pungli juga merupakan cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia. Sungguh naif argumentasi yang menyoroti praktik pungli dari sisi jumlah. Berapapun jumlahnya, selagi seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara menyimpang, maka orang tersebut wajib mendapat banyak pertanyaan, bahkan diberi sangsi.

Celakanya praktek pungli kian marak di Indonesia saat ini, di setiap lembaga berbasis pelayanan publik, praktik jahat ini biasa terjadi. Masyarakat kecil selalu diberatkan oleh pejabat-pejabat daerah melalui kegiatan pemungutan liar seperti ini, sebab masyarakat harus memberikan biaya tambahan selain biaya resmi saat mengurusi dokumen tertentu pada instansi pemerintah. Praktek pungli bisa terjadi dimana saja, korban dari praktik ini adalah masyarakat awam yang buta terhadap prosedur. Pungli biasa terjadi di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan di banyak tempat lain di Indonesia.

Orang-orang yang terbiasa melakukan praktek ini, lebih terlihat seperti preman ketimbang pejabat, atau pelayan publik. Mereka layaknya pembunuh berdarah dingin yang siap melancarkan aksinya kepada siapa saja. Secara tidak sadar, masyarakat telah dibohongi dan diperalat dengan sejumlah ancaman halus. Biasanya dalam melancarkan suatu aksi, mereka mulai bercerita tentang sejumlah prosedur yang harus diikuti masyarakat ketika mengurusi sebuah dokumen, mereka sangat pandai memetakan watak masyarakat kita yang serba instan dan cepat saji. Sehingga mereka memanfaatkan kondisi ini untuk memperpanjang daftar lembaga yang terjangkit pungli. Alih-alih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk taat prosedur, mereka justru menawarkan jalan pintas dengan meminta sejumlah uang untuk mempercepat proses.

Di Mataram, tiga personel kepolisian di lingkup kerja Polda, tertangkap tangan telah melakukan pungutan liar saat bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Mereka yang kedapatan melakukan praktik pungli diantaranya karena menerima sejumlah uang dari calon pembuat SIM. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara, seorang oknum anggota Satlantas tengah melaksanakan tugas operasi gabungan di depan kantor Dispenda, Lombok Utara. Tak lama berselang, dia kemudian diamankan karena diduga menerima uang 'pelicin' dari seorang pengendara yang jelas telah melanggar aturan berkendara.

Sejak pertama kali mendengar pidato presiden tentang keseriusannya membrantas pungli, saya sangat senang, sebab membrantas pungli juga merupakan upaya membrantas praktik KKN di Indonesia. Di Sumbawa, praktik-praktik jahat KKN sudah sedemikian mengakar, siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dengan mudah mendapat pekerjaan. Bagi mereka yang terlahir dari keluarga biasa, hanya bermodalkan kecerdasan saja tentu tidak cukup untuk bekerja pada lembaga pemerintah. Mereka harus memiliki hubungan yang spesial dengan pejabat, mereka harus menjilat dan memuji-memuji kinerja pejabat daerah untuk menarik simpati mereka.

Terhadap setiap kasus berbau KKN, kita mendesak sekuat tenaga agar negara segera memberantasnya. Tak perlu ada perdebatan mengenai jumlahnya, sebesar Zarrah ataukah tidak, selagi itu menyangkut KKN kita tetap harus menghajarnya. KKN seumpama virus yang menggrogoti semua tatanan, kita mendesak agar masalah seperti ini segera di atasi. Demi membangun masa depan yang lebih baik, demi melihat Indonesia melesat bak roket, maka praktik-praktik seperti ini harus segera dimusnahkan.

Masyarakat kecil tidak harus diberatkan oleh praktik-praktik liar seperti ini, sebab mereka telah memberikan sepeser uang hasil keringat mereka untuk menggaji para pejabat publik. Mereka punya saham atas gaji tinggi para pejabat, dari gaji yang diterima setiap bulan itu, ada keikhlasan seorang penjual nasi uduk yang dipotong sekian rupiah, ada juga potongan dari setiap kilogram Apel yang terjual. Boleh jadi disitu ada sekian persen gaji seorang bapak krempeng yang membanting tulang sebagai buruh pabrik, barangkali disitu ada jejak pembayaran seorang petani jagung yang baru saja menjual hasil panen, atau dipotong dari bayaran seorang pekerja seks yang menggadaikan kehormatannya demi membeli susu seorang bayi yang tidak terbiasa dengan ASI.

Kita tak pernah tahu bagaimana mereka menjalani kesehariannya, yang kita pahami hanya ketika negara mewajibkan mereka untuk membayar pajak, mereka dengan ikhlas mengeluarkan keping-keping rupiah hasil keringatnya. Sehingga menjadi sangat wajar ketika negara selalu menjadi garda terdepan bagi orang-rang jujur dan ikhlas seperti mereka. Mereka seharusnya dilayani bahkan dipermudah urusannya oleh para pejabat publik, bukan malah di tipu atau di peras dengan cara kotor.

Mataram, 17 Oktober 2016

Tuesday, October 11, 2016

Belajar Menyerap Hikmah Dari Kasus Ahok


Pernyataan Ahok

Kunjungan Ahok ke kepulauan Seribu dan kampanye terselubungnya akhirnya menghasilkan kecaman dari publik karena blunder pernyataan yang dia lakukan. Ahok dalam pernyataannya menyatakan : Kalau Bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin dengan surat Al Maidah 51, macem macem itu. Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa.

Pernyataan Ahok (Gubernur DKI) di Kepulauan Seribu tentang Surat Al-Maidah 51 mendapat respon yang keras dari Umat Islam baik di Jakarta maupun di belahan Nusantara ini. Bagaimana tidak, Dalam kutipan pernyataannya tersebut yang menjadi viral di Medsos Ahok menggunakan kata "dibohongin" dengan Al-Maidah 51.

Pernyataan yang terus bergulir mengundang reaksi yang berujung saling lapor ke Kepolisian, bahkan dikhawatirkan mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kubu Umat Islam melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama dan kubu Ahok atau disebut "Kotak Adja" melaporkan Penyebar Video tersebut dengan ancaman UU ITE.

Selama berhari-hari, banyak netizen yang berkomentar dalam menanggapi masalah ini, dalam satu media saya membaca komentar netizen yang menganggap bahwa Ahok harus diadili karena secara terang terangan telah melecehkan islam. "Gugurkan saja Ahok, seret segera dia ke pengadilan". Ada juga yang membelanya dan beranggapan bahwa komentar tersebut bukan termasuk penistaan terhadap agama "Itu bukan penistaan agama namanya. Jangan main sara aja donk".

Kasus tersebut juga memancing beberapa politisi untuk berkomentar, salah satunya datang dari Fadli Zon. Politisi asal parti gerindra tersebut mengatkan bahwa "Seharusnya masyarakat harus kritis terhadap masalah ini". Bahkan dia menambahkan bahwa sebenarnya yang membawa isu sara ke ranah politik adalah Ahok. Begitu juga di media massa seperti facebook, banyak pihak yang mendebatkan masalah ini.

Namun setelah beberapa hari bergulir, akhirnya Ahok memilih untuk meyatakan permohonan maaf kepada umat Islam karena pernyataan yang di keluarkan tersebut telah mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Sebagai seorang pemimpin tentu sikap Ahok patut diacungi jempol, karena terlepas dari apapun tanggapan banyak pihak tentang kejadian tersebut, dia telah merendah hati dengan mengakui kesalahannya dan telah melakukan permintaan maaf kepada umat islam.

Ahok mengatakan dia tidak bermaksud untuk melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Menurut dia, masyarakat bisa melihat video sesungguhnya untuk mengetahui suasana yang terjadi saat ia melontarkan ucapannya. "Padahal tidak ada niat apa pun. Orang di Pulau Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa-tawa kok," ujarnya.

Ahok menuturkan, niatnya saat itu hanya untuk menunjukkan dia tidak ingin ada orang yang menggunakan surat Al-Maidah untuk membuat masyarakat bingung dan tidak memilihnya. Sebab, dia pernah menemukan lawan politik yang rasis dengan menggunakan ayat dalam kitab suci untuk menyerangnya, sampai akhirnya Ahok sendiri hafal isi dari ayat tersebut.

Ini adalah sekian dari banyak kasus yang menimpa Ahok, setelah sebelumnya sempat berada ditengah polemik Sumber Waras yang menjadikan dia salah satu tersangka kala itu, dan dianggap telah melakukan korupsi, namun kembali lagi Ahok membuktikan bahwa dirinya tidak tergolong kepala daerah yang korup. Buktinya sampai sekarang semua tuduhan yang dilimpahkan kepadanya tidak pernah terbukti.

Sempat mengamati perkembangan kasus ini dalam beberapa hari, membuat saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa akhir-akhir ini bangsa kita begitu sensitif, apa mungkin karena menjelang era pemilihan? mengapa pula kita tidak mengomentari berbagai politisi yang tampil di media massa dan rajin memberikan komentar asal bunyi? ketika kita mendengar politisi yang selalu curhat tentang segudang prestasi yang mereka miliki, atau seorang rektor yang gelarnya lebih panjang dari pikirannya, apakah pengamat juga akan terpancing untuk berkomentar?

Pernyataan Ahok

Saya yakin, banyak orang yang berkomentar tentang pernyataan Ahok bukan sekedar menyoal agama semata, tapi juga karena sentimen politik. Mereka yang bereaksi berlebihan mengenai kasus ini seolah mengamini pendapat bahwa ruang politik kita diisi oleh orang-orang hebat yang komentarnya terukur.

Sayang sekali, pernyataan Ahok justru memancing kita lebih keras untuk berbicara ketimbang kepada berbagai penyimpangan yang tengah terjadi disekitar kita. Kita luput dari berbagai aktivitas politisi kita, pemimpin daerah kita, hanya untuk menunggu kesalahan Ahok, lalu melemparkanya ke media massa untuk memancing sikap orang lain.

Padahal di banyak daerah, para kepala daerah justru sibuk membangun dinasti politik. Mereka membangun kekayaan yang berlipat-lipat, dengan menilep uang proyek dan anggaran belanja daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Para kepala daerah membangun kerajaan yang diisi oleh orang-orang yang loyal kepadanya.

Kapasitas dan kemampuan menjadi tidak penting, ada banyak cerita tentang mereka yang berkualitas, namun akhirnya terbuang karena dianggap bukan bagian dari tim sukses atau tim pemenangan. Ada banyak sekali cerita tentang politisi kita yang bermain proyek, kemudian dengan leluasa ditujukan kepada orang-orang terdekatnya. Lalu mengapa kita tidak berusaha kritis pada hal-hal yang demikian

Berbicara mengenai kasus Ahok, saya jadi teringat kaliamat Munir, seorang aktivis HAM yang diracuni diatas pesawat beberapa waktu lalu, bahwa "Islam tidak mengjarkan kita untuk memerangi agama lain, tapi untuk memerangi penindasan dan kemiskinan". Mungkin kita tidak membuka mata lebih lebar bahwa dunia politik adalah sebuah pasar yang di dalamnya ada banyak orang dengan berbagai kepentingan.

Tidakkah kita menyadari apakah yang menyebabkan banyak muslim di Jakarta justru berbondong-bondong memilih Ahok? mengapa elektabilitas Ahok dari berbagai survey justru lebih tinggi dibandingkan kedua calon lain meskipun banyak pemberitaan miring terhadap dirinya? mungkinkah hal itu merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemimpin - pemimpin yang mereka amanahkan tapi malah terjerat korupsi?

Seharusnya para tokoh besar di Indonesia menjadikan kebesaran Ahok sebagai cambuk untuk berlomba-lomba menciptakan pemimpin yang bisa memenuhi selera rakyat, bukan pemimpin yang akan menambah daftar tersangka korupsi di negeri ini. Ahok semakin menunjukan kepada kita betapa jauhnya teks-teks ilmu politik dengan praktik politik yang ada di masyarakat kita. Dalam berbagai teks akademik, politik adalah arena untuk merangkum suara publik kemudian mengejawantahkannya dalam kebijakan yang memihak orang banyak. Namun melalui Ahok, kita menjadi tahu betapa panjangnya jalan untuk menggapai dunia ideal ilmu politik itu.

Kebesaran Ahok adalah representasi bagi mereka yang hendak masuk ke ranah politik. Ahok membantu kita dalam memahami sisik melik dunia perpolitikan kita saat ini. Partai politik kita tidak pernah serius menyeleksi siapapun yang hendak membawa nama partainya, diskusi mengenai ideologi dan visi partai tidaklah penting. Diskusi itu hanyalah untuk sebagian orang yang kelak ditugaskan untuk menjadi juru bicara partai. Anggapan yang mengatakan bahwa kecerdasan adalah nomor paling sekian, yang penting bagaimana mendapatkan massa sebanyak-banyaknya seakan menjadi kenyataan.

Ahok tetaplah seorang politikus, kepada setiap politikus, saya tetap waspada bukan terpesona. Tulisan ini bukanlah suatu bentuk dukungan terhadap gunernur asal belitung tersebut. Tetapi mengajak kepada kita semua pada pemahaman yang lebih luas dalam memandang nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara.

Jauh lebih baik jika energi kritik kita arahkan kepada sederet politisi yang menyeleweng, sistem politik kita yang amburadul, serta pada mereka-mereka yang mencari rente pada dunia ini. Ahok hanyalah sosok kecil dari lusinan pemain besar yang tidak tersentuh oleh kritik kita, para pelanggar HAM, para birokrat korup, para pengusaha hitam, bahkan para militer yang haus akan kuasa. Maka kepada hal-hal seperti ini kita patut menyerap hikmah.

Mataram, 11 Oktober 2016

Tuesday, September 20, 2016

Perang Asumsi Jelang Pemilihan

Perang asumsi
Perang Asumsi di Era Pemilihan
Sekarang ini lagi era pemilihan. Partai - partai besar telah menyiapkan Balon (Bakal Calon) untuk diantarkan menuju tampuk kepemimpinan. Televisi - televisi lokal kini gencar membahas track record masing-masing calon sesuai selera pemilik saham. Para pendukung dan relawan tengah asik berdebat, memaksakan kebenaran dari asumsi masing-masing untuk diakui oleh pendukung lain. Disemua tempat, baik melalui dunia maya bahkan dunia nyata. Di kedai kopi, kampus, tempat perbelanjaan sampai tempat peribadatan.

Yang menjadi isu terhangat adalah pemilihan calon gubernur di jakarta, karena sangat sensitif bahkan rawan konflik. Tak perlu panjang lebar dijelaskan, karena tentu para pembaca sudah tau siapa yang saya maksudkan. Setelah saya melihat dari beberapa kasus perdebatan baik di facebook, twitter dan di banyak media sosial lain, ternyata yang menjadi titik pangkal perdebatan mereka adalah menyoal agama. Saya berfikir tak mau ikut campur, sebab berbicara agama, adalah urusan masing-masing person dengan Penciptanya.

Saya memang sering mengamati teman-teman yang berdebat prihal bakal calon, saya suka sekali melihat kelincahan mereka dalam melengolah argumen dengan tujuan menyerang lawan dan bertahan. Sesekali saya pun suka dibuat kesal dengan beberapa celetukan mereka "Dia memang non-muslim tapi dia tidak korupsi. Bandingkan dengan si fulan yang katanya alim, tapi terjerat korupsi". Ada juga yang berceloteh "Meskipun dia non-muslim, tapi dia juga berqurban saat idul adha, dia memberangkatkan takmir masjid ke Mekkah, dia juga membayar zakat. Sedangkan kebanyakan muslim justru kebanyakan pelit sesama saudaranya".

Meskipun tidak terlahir sebagai muslim yang taat, tapi terkadang saya juga merasa tersinggung dengan celetukan yang seperti itu, masalahnya bukan karena dia memilih siapa, tapi sebuah perbandingan yang mereka buat menurut saya keliru dan tidak mengerti persoalan sama sekali.

Perbandingan seperti ini ibarat membandingkan volume nyamuk dan gajah, agar masyarakat mau mengakui bahwa nyamuk lebih besar dari gajah. Mungkin saja nyamuk lebih mematikan ketimbang gajah. Gigitan nyamuk bisa menyebabkan penyakit malaria, demam berdarah, atau chikungunya. Namun bukan berarti nyamuk menjadi lebih besar dari gajah, hanya karena dia lebih berbahaya. Bukan! nyamuk tetaplah lebih kecil.

Begitu pula manusia. Mungkin saja seorang muslim telah melakukan tindak Korupsi atau penipuan. Namun bukan berarti ia lebih zalim ketimbang yang lain. Seakan-akan kesalahan satu orang ditimpakan kepada komunitasnya. Dalam satu kelompok, komunitas pastilah ada salah seorang yang bertindak melenceng atau menjadi kambing hitam, tapi bukan berarti keseluruhan dari komunitas tersebut telah melakukan kesalahan, inilah yang harus sama-sama dipahami agar nanti kita tidak salah dalam memilih pemimpin.

Mataram, 20 September 2016